Pada April 2025, Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan langkah berani dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dalam proses legislasi. Melalui pembentukan Regulatory Intelligence Office, UEA menjadi negara pertama yang secara resmi menggunakan AI untuk menyusun, meninjau, dan merevisi undang-undang. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses legislasi hingga 70% dan meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintahan.

Peluang: Efisiensi dan Modernisasi Legislasi

Dengan memanfaatkan AI, UEA berupaya mengatasi tantangan dalam proses legislasi tradisional yang sering kali lambat dan kompleks. AI akan menganalisis data hukum dan pemerintahan, memantau dampak kebijakan, serta memberikan rekomendasi pembaruan regulasi secara berkala. Sistem ini juga akan terhubung dengan pusat riset global untuk memastikan hukum-hukum yang dihasilkan dapat mengikuti perkembangan standar internasional secara dinamis.

Risiko: Bias, Transparansi, dan Etika

Meskipun menawarkan efisiensi, penggunaan AI dalam legislasi menimbulkan kekhawatiran terkait bias data, kesalahan interpretasi, dan kurangnya transparansi dalam keputusan yang dihasilkan. Para ahli menekankan pentingnya pengawasan manusia dan batasan yang jelas untuk memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab dalam proses legislasi.

Implikasi Global dan Masa Depan Legislasi

Langkah UEA ini membuka diskusi global tentang peran AI dalam sistem hukum dan etika penggunaannya. Negara-negara lain mungkin akan mempertimbangkan adopsi teknologi serupa dalam upaya modernisasi birokrasi dan pembuatan kebijakan. Namun, penting untuk memastikan bahwa integrasi AI dalam legislasi tidak mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Kesimpulan

Integrasi AI dalam proses legislasi oleh UEA menandai tonggak penting dalam transformasi digital pemerintahan. Sementara teknologi ini menawarkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi, penting untuk mengelola risiko yang terkait dengan penggunaannya. Pengawasan manusia, transparansi, dan etika harus tetap menjadi prioritas dalam penerapan AI dalam sistem hukum.

| Baca Juga : PoW vs PoS: Menakar Masa Depan Blockchain Indonesia |

| Baca Juga : Solusi AI Ini Belum Diadopsi UMKM Indonesia |

Kunjungi terusterangteknologi.com untuk informasi terbaru seputar dunia teknologi dan inovasi digital!